PERAN PENDAMPING DESA DALAM IKUT SERTA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KALURAHAN PONDOKREJO

 

         Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial yang memerlukan penanganan secara terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pihak. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, masyarakat, akademisi, lembaga sosial, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kalurahan Pondokrejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatasi persoalan kemiskinan melalui pendekatan kolaboratif. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah penyelenggaraan Musyawarah Penanggulangan Kemiskinan Kalurahan Pondokrejo pada tanggal 9 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi wadah bersama untuk menyusun strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam proses tersebut, Pendamping Desa turut mengambil peran penting sebagai fasilitator, mediator, dan penghubung antara pemerintah kalurahan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pembangunan.

Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Pondokrejo mengacu pada beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
4. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi landasan pendataan, verifikasi, dan validasi data warga miskin yang berhak mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan.
6. Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan 

Regulasi tersebut menjadi landasan bagi pemerintah kalurahan dalam menyusun program yang berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan.

Pendamping Desa memiliki peran strategis dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Pondokrejo, antara lain:

1. Memfasilitasi Musyawarah dan Perencanaan

Pendamping Desa mendampingi pemerintah kalurahan dalam penyelenggaraan Musyawarah Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Melalui musyawarah tersebut dilakukan identifikasi permasalahan, pemetaan keluarga miskin, serta penyusunan rencana aksi penanganan kemiskinan.

2. Mengintegrasikan Program Antar Stakeholder

Pendamping Desa membantu menghubungkan berbagai program yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun program kalurahan agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

3. Menguatkan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan sehingga program yang disusun benar-benar sesuai kebutuhan warga.

4. Mendukung Pemutakhiran Data

Data yang akurat menjadi kunci keberhasilan penanggulangan kemiskinan. Pendamping Desa membantu pemerintah kalurahan dalam pemanfaatan dan sinkronisasi data sosial ekonomi sebagai dasar penetapan sasaran program.

Keberhasilan penanggulangan kemiskinan di Kalurahan Pondokrejo dilaksanakan melalui sinergi berbagai pihak, antara lain:

• Pemerintah Kalurahan Pondokrejo;
• Bamuskal;
• Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
• Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa;
• Dinas Sosial Kabupaten Sleman;
• Akademisi sebagai mitra penyusunan kajian dan rekomendasi kebijakan;
• Tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat;
• Dunia usaha serta pihak lain yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dinas Sosial Kabupaten Sleman memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan serta penguatan program penanganan kemiskinan berbasis data.

Pada kesempatan tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, Bapak Wahyudi Kurniawan, menyampaikan bahwa tujuan utama penanggulangan kemiskinan adalah mengurangi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat sebagai langkah awal menuju terwujudnya "Sleman Pintar (Sleman Smart Regency)", yaitu masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Sebagai tindak lanjut hasil musyawarah, beberapa program yang dapat dikembangkan oleh Kalurahan Pondokrejo antara lain:

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan kerja dan kewirausahaan.
2. Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
3. Optimalisasi peran BUMKal dalam menciptakan peluang usaha bagi masyarakat.
4. Pemberdayaan kelompok perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.
5. Penguatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan.
6. Integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi.
7. Pendampingan keluarga miskin secara berkelanjutan melalui kolaborasi lintas sektor.
8. Pemanfaatan data kemiskinan sebagai dasar penyusunan RPJMKal, RKP Kalurahan, dan APBKal.

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kehadiran Pendamping Desa di Kalurahan Pondokrejo menjadi bagian penting dalam menguatkan proses perencanaan, pelaksanaan, dan sinergi program penanganan kemiskinan.

Melalui Musyawarah Penanggulangan Kemiskinan tanggal 9 Juni 2026, Kalurahan Pondokrejo telah menunjukkan komitmen untuk membangun sistem penanganan kemiskinan yang partisipatif dan berkelanjutan. Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Dinas Sosial, akademisi, serta berbagai stakeholder lainnya, diharapkan upaya tersebut mampu mengurangi permasalahan sosial dan menjadi langkah nyata menuju terwujudnya Sleman Smart Regency yang lebih maju dan sejahtera.

Peran Pendamping Desa Kemendesa PDT Kapanewon Tempel dalam Mendampingi Persiapan Lomba Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Epdeskel) Tahun 2026 di Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel

 

        Evaluasi Perkembangan Desa dan Kalurahan (Epdeskel) merupakan salah satu instrumen penting dalam mengukur capaian penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa atau kalurahan. Pada tahun 2026, Kalurahan Pondokrejo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman mendapat kesempatan untuk mengikuti Lomba Kalurahan dengan fokus penilaian pada aspek tata kelola pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan. Dalam proses persiapan tersebut, peran Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa PDT Kapanewon Tempel menjadi bagian penting dalam memberikan pendampingan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (DPMK) Kabupaten Sleman.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pemenuhan administrasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh data dan dokumen pendukung mampu menggambarkan kondisi riil serta berbagai inovasi yang telah dilaksanakan oleh Kalurahan Pondokrejo. Sinergi antara Pemerintah Kalurahan, DPMK Kabupaten Sleman, serta Pendamping Desa menjadi faktor utama dalam membangun kesiapan menghadapi tahapan penilaian.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, Pendamping Tenaga Profesional berperan dalam membantu penguatan administrasi pemerintahan, penataan dokumen, penyusunan profil kalurahan, serta memastikan berbagai program pembangunan telah terdokumentasi dengan baik. Pendampingan juga dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Dalam bidang kewilayahan, pendampingan diarahkan pada penguatan potensi wilayah, pemetaan sumber daya, serta penataan lingkungan yang menjadi salah satu indikator penilaian. Berbagai potensi lokal yang dimiliki Kalurahan Pondokrejo, baik dari sektor pertanian, ekonomi masyarakat, maupun sarana prasarana wilayah, didorong untuk dapat ditampilkan secara optimal sebagai bagian dari keunggulan kalurahan.

Sementara pada aspek kemasyarakatan, Pendamping Desa bersama DPMK Kabupaten Sleman memberikan dukungan dalam menginventarisasi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, gotong royong, serta partisipasi warga dalam pembangunan. Keterlibatan PKK, Karang Taruna, LPMKal, kader kesehatan, dan berbagai kelompok masyarakat menjadi bukti kuat bahwa pembangunan di Kalurahan Pondokrejo dilaksanakan secara partisipatif.

Melalui pendampingan yang intensif, koordinasi yang baik, serta kolaborasi antar berbagai pihak, persiapan Lomba Epdeskel Tahun 2026 di Kalurahan Pondokrejo menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas pemerintahan kalurahan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran Tenaga Pendamping Profesional Kemendesa PDT Kapanewon Tempel bersama DPMK Kabupaten Sleman diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kalurahan Pondokrejo yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Pada akhirnya, Lomba Kalurahan bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi menjadi sarana evaluasi dan pembelajaran bersama untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pembangunan kewilayahan, dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Pondokrejo secara berkelanjutan.