Menjemput Nahkoda Kedaulatan Air di Bumi Sembada: Catatan Dinamika FGD Kerjasama Kalurahan Kabupaten Sleman

Pagi di Sambirejo: Ketika Seruan Air Menggema dari Tebing Prambanan

Angin pagi bertiup perlahan merayapi perbukitan Tebing Breksi, membawa kesegaran tipis yang melintasi Pelataran Balkondes Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan. Di tempat inilah, pada Selasa tanggal 28 Juli 2026, sebuah perhelatan krusial bagi masa depan tata kelola sumber daya air di Kabupaten Sleman dilangsungkan. Lanskap perbukitan kapur Prambanan yang megah menjadi saksi bisu berkumpulnya para pemangku kepentingan desa dan daerah. Mereka hadir bukan sekadar untuk menghadiri seremoni formal, melainkan untuk mengurai simpul mati persoalan mendasar kehidupan: akses dan kedaulatan air bersih.

Berdiri anggun sebagai penyelenggara acara, PDAB TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA memprakarsai Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Kerjasama Kalurahan Kabupaten Sleman terkait Pengelolaan Sumber Air Bersih di Kabupaten Sleman". Sejak pukul delapan pagi, ruang pertemuan Balkondes Sambirejo telah dipadati oleh perwakilan dari 59 institusi kunci. Terlihat hadir jajaran kepemimpinan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (Dinas PMK) Kabupaten Sleman, para Panewu (Camat) dari seluruh Kapanewon se-Kabupaten Sleman, para Lurah mewakili Kalurahan-Kalurahan di Bumi Sembada, serta jajaran Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) dan Pendamping Desa Kabupaten Sleman.

Kehadiran jajaran penentu kebijakan tingkat tapak ini menegaskan bahwa urusan air bukan lagi isu teknis semata yang ditangani dari balik meja birokrasi perpipaan, melainkan isu politik kesejahteraan, otonomi lokal, dan sinergi antar-wilayah. Di tengah dinamika perubahan iklim dan pesatnya alih fungsi lahan di Yogyakarta, air telah menjadi barang berharga yang menuntut tata kelola kolaboratif, progresif, dan berkeadilan.

                     +-----------------------------------+

                     |    PDAB TIRTATAMA DIY (BUMD)     |

                     +-----------------------------------+

                                       |

                                       v

                     +-----------------------------------+

                     | SPAM Regional Bantar (400 L/detik)|

                     |     (Air Baku Sungai Progo)       |

                     +-----------------------------------+

                                       |

                                       v

        +------------------------------+------------------------------+

        |                                                             |

        v                                                             v

+---------------+                                             +---------------+

|  PDAM Sleman  |                                             | Kerjasama     |

+---------------+                                             | Kalurahan     |

        |                                                     | (BUMKal)      |

        +------------------------------+----------------------+---------------+

                                       |

                                       v

                     +-----------------------------------+

                     | Masyarakat Kalurahan se-Sleman    |

                     +-----------------------------------+

Realitas Hidrologi Sleman: Antara Kelimpahan Merapi dan Ketimpangan Prambanan

Kabupaten Sleman sering kali dicitrakan sebagai "lumbung air" DI Yogyakarta. Gunung Merapi yang berdiri kokoh di utara bertindak sebagai spons raksasa yang menyerap curah hujan tinggi, mengalirkannya ke dalam akuifer-akuifer bawah tanah yang melimpah, serta menyuplai sungai-sungai utama seperti Kali Boyong, Kali Code, Kali Kuning, dan Kali Opak. Namun, romantisme keberlimpahan air ini menyimpan ketimpangan spasial yang nyata.

Di saat wilayah Sleman bagian utara dan tengah seperti Pakem, Turi, dan Ngaglik menikmati ketersediaan air tanah yang melimpah, kawasan Sleman bagian timur—khususnya Kapanewon Prambanan tempat digelarnya FGD ini—secara historis terus bergelut dengan keterbatasan air bersih, terutama saat musim kemarau melanda. Karakteristik geologi batuan gamping dan elevasi lahan yang tinggi membuat penetrasi air tanah dangkal menjadi sangat minim.

Ketimpangan ini bertambah rumit seiring laju urbanisasi, pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman, industri pariwisata, serta pembangunan sarana pendidikan di Sleman. Sumur-sumur dangkal warga di berbagai kalurahan mulai mengalami penurunan debit, sementara sumur dalam milik sektor swasta memicu kekhawatiran terjadinya intrusi atau penurunan muka air tanah (water table drawdown).

Dalam konteks inilah, tema kolaborasi antar-kalurahan menjadi sangat krusial. Air tidak pernah mengenali batas administratif pemerintahan. Sungai mengalir menembus batas kalurahan, dan akuifer bawah tanah membentang lintas kapanewon. Ketika pengelolaan air dilakukan secara parsial dan ego-sektoral oleh masing-masing kalurahan, yang terjadi adalah kompetisi yang tak sehat: kalurahan di hulu mengeksploitasi tanpa memikirkan dampak di hilir, sementara kalurahan yang tandus terisolasi dalam krisis air tahunan.

Oleh karena itu, FGD di Balkondes Sambirejo ini dirancang untuk mendobrak sekat-sekat administratif tersebut. Kalurahan-kalurahan di Sleman didorong untuk tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan membangun konsorsium atau wadah kerjasama antar-kalurahan (Kerjasama Desa) dalam mengelola, mendistribusikan, dan melestarikan sumber daya air secara berkelanjutan.

Menelusuri Jejak Bantar: Mengubah Sungai Progo Menjadi Penopang Kehidupan

Salah satu fondasi utama yang mendasari diskusi strategis dalam FGD ini adalah keberadaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) Regional Bantar. Untuk memahami peta penyediaan air di Sleman dan DIY secara keseluruhan, perhatian harus ditujukan ke sisi barat DIY, tempat Sungai Progo mengalir deras.

SPAM Regional Bantar merupakan rekayasa infrastruktur keairan megah yang dirancang untuk mengolah air baku dari Sungai Progo menjadi air minum berkualitas tinggi. Beroperasi dengan kapasitas terpasang mencapai 400 liter per detik, SPAM Regional Bantar menjadi salah satu tulang punggung (backbone) ketahanan air minum nasional di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya.

Secara historis, operasionalisasi SPAM Regional Bantar dimulai sejak tahun 2017 di bawah pengelolaan Balai PIALAM (Pengelolaan Infrastruktur Air Limpah dan Air Minum) DIY. Dalam perkembangannya, untuk meningkatkan profesionalisme, fleksibilitas bisnis, dan jangkauan layanan, kelembagaan pengelolaan air minum skala regional ini ditransformasikan di bawah naungan PDAB TIRTATAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Daerah DIY.

+-------------------------------------------------------------------------+

|                  REKAPITULASI PROFIL SPAM BANTAR                        |

+---------------------+---------------------------------------------------+

| Parameter           | Keterangan / Spesifikasi                          |

+---------------------+---------------------------------------------------+

| Sumber Air Baku     | Sungai Progo                                      |

| Kapasitas Produksi  | 400 Liter / Detik                                 |

| Mulai Beroperasi    | Tahun 2017 (awal oleh Balai PIALAM DIY)           |

| Pengelola Saat Ini  | PDAB Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta         |

| Moda Distribusi     | Jaringan Pipa Off-taker ke PDAM & Mitra Wilayah   |

| Target Layanan      | Pemenuhan Air Minum Curah Lintas Kabupaten/Kota   |

+---------------------+---------------------------------------------------+

Prinsip kerja SPAM Regional Bantar adalah menyediakan air minum curah (bulk drinking water) kepada jaringan air minum tingkat kabupaten/kota, khususnya PDAM Tirta Sembada Sleman, PDAM Tirta Binangun Kulon Progo, dan PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta, yang kemudian diteruskan ke jaringan pelanggan rumah tangga.

Namun, kendala klasik penyediaan air minum skala megah sering kali terbentur pada masalah last-mile distribution—bagaimana air bersih dari pipa induk (off-taker) regional dapat benar-benar tersambung hingga ke keran rumah-rumah warga di pelosok kalurahan, terutama kawasan yang belum terjangkau secara optimal oleh jaringan PDAM kabupaten.

Di sinilah titik temu strategis antara PDAB Tirtatama DIY dan Pemerintah Kalurahan di Sleman. Dengan kapasitas 400 liter per detik yang dimiliki SPAM Bantar, potensi ketersediaan air bersih sebetulnya sangat melimpah. Persoalannya adalah bagaimana memetakan demand, membangun infrastruktur distribusi tersier dan kuarter, serta merumuskan tata kelola kelembagaan di tingkat desa agar aliran air dari Progo tersebut dapat menyiram kawasan-kawasan rawan air di Sleman melalui mekanisme Kerjasama Kalurahan.

Dialektika di Balkondes: Sinergi 59 Institusi dan Gelora Otonomi Desa

Atmosfer di dalam ruang FGD Balkondes Sambirejo berlangsung hangat dan interaktif. Duduk bersama dalam satu ruangan, 59 institusi menghadirkan lanskap perspektif yang kaya, melintasi batas-batas teknis, hukum, dan pemberdayaan masyarakat.

                  +-----------------------------------+

                  |        FGD BALKONDES SAMBIREJO    |

                  |     (28 Juli 2026 - 59 Institusi) |

                  +-----------------------------------+

                                    |

     +-----------------+------------+------------+-----------------+

     |                 |                         |                 |

     v                 v                         v                 v

+------------+  +--------------+          +------------+    +---------------+

| Dinas PMK  |  |  Kapanewon   |          |   Lurah    |    |  TAPM &       |

|  Sleman    |  |  se-Sleman   |          | se-Sleman  |    |  Pendamping   |

+------------+  +--------------+          +------------+    +---------------+

 (Regulasi &     (Koordinasi &             (Eksekutor       (Pemberdayaan &

 Kewenangan)      Kewilayahan)              Tapak/BUMKal)    Pengawalan)

Para perwakilan Dinas PMK Kabupaten Sleman membuka pemaparan dengan menyoroti landasan regulasi otonomi desa, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (beserta perubahannya) serta Peraturan Daerah Istimewa DIY terkait Kelembagaan Kalurahan. Kalurahan kini bukan lagi sekadar penonton pasif atau objek pembangunan dari atas, melainkan subjek hukum yang memiliki kewenangan asal-usul dan kewenangan lokal skala kalurahan. Kalurahan memiliki hak untuk mengelola asetnya, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal), dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga maupun antar-kalurahan.

Di sisi lain, perwakilan dari Kapanewon (Panewu) menekankan pentingnya fungsi koordinasi kewilayahan. Panewu memegang peran strategis dalam memetakan interkoneksi antar-kalurahan di bawah naungannya. Masalah distribusi air tidak bisa diputus di garis batas satu kalurahan saja. Jika sebuah sumber air atau titik papping off-taker berada di Kalurahan A, sementara warga Kalurahan B yang berdampingan mengalami kekeringan, maka Kapanewon berperan memfasilitasi integrasi kawasan tersebut.

Suara paling dinamis datang dari para Lurah se-Kabupaten Sleman. Berada di garis depan pelayanan publik, para Lurah menyampaikan beragam dinamika di lapangan:

Ada kalurahan yang telah sukses mengelola Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan (SPAMDes) secara mandiri melalui BUMKal atau KPSPAM (Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum), tetapi menghadapi kendala penurunan debit air baku saat musim kemarau.

Ada kalurahan yang wilayahnya berbukit-bukit dan membutuhkan investasi pompa atau jaringan perpipaan yang amat mahal, sehingga tidak sanggup dieksekusi jika hanya mengandalkan Dana Desa tunggal.

Ada pula kalurahan yang memiliki jaringan air, namun terkendala dalam hal manajemen kualitas air, di mana air yang didistribusikan belum memenuhi standar kualitas air minum yang aman bagi kesehatan.

Menanggapi hal tersebut, TAPM (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat) dan Pendamping Desa Kabupaten Sleman memberikan analisis pemberdayaan yang krusial. Pendamping Desa menegaskan bahwa Dana Desa dapat dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar warga, termasuk penyediaan sarana prasarana air bersih, perbaikan sanitasi, serta penyertaan modal kepada BUMKal Bersama (BUMKalma). Kuncinya ada pada perencanaan pembangunan desa yang partisipatif—melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal)—serta keberanian para Lurah untuk berinovasi membentuk badan kerja sama antar-kalurahan.

Formulasi Kelembagaan: Kerjasama Antar-Kalurahan dan BUMKal Bersama

Salah satu luaran terpenting dari diskusi kelompok terarah ini adalah gagasan mengenai Konstruksi Kelembagaan Kerjasama Antar-Kalurahan dalam pengelolaan air bersih. Selama ini, pola kerja sama pengelolaan air di tingkat desa sering kali runtuh karena tidak memiliki payung hukum dan entitas bisnis yang kokoh.

Dalam skema yang didiskusikan di Balkondes Sambirejo, terdapat dua pendekatan utama yang dipetakan untuk memperkuat pengelolaan air bersih di Sleman:

1. Skema Penguatan Kerjasama Antar-Kalurahan (Kerjasama Desa)

Kalurahan-kalurahan yang berada dalam satu hamparan geografis atau satu kawasan pelayanan air dapat membentuk Badan Kerjasama Antar-Kalurahan (BKAK). Melalui persepakatan bersama yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Lurah (Permalur), kalurahan-kalurahan tersebut dapat bersepakat untuk:

Melakukan konservasi bersama di area resapan air (recharge area).

Membagi peran dalam pembiayaan pembangunan jaringan pipa distribusi dari titik pasokan PDAB Tirtatama DIY / PDAM.

Menetapakan penetapan tarif air yang adil dan terjangkau namun tetap menutup biaya operasional dan pemeliharaan (cost recovery).

2. Pendirian dan Pembentukan BUMKal Bersama (BUMKalma)

Untuk mengelola aset perpipaan dan bisnis penjualan air bersih secara profesional, beberapa kalurahan dapat membentuk BUMKal Bersama. BUMKalma bertindak sebagai entitas bisnis yang sah yang dapat menjalin kontrak kerja sama B2B (Business to Business) atau P2B (Public to Business) dengan PDAB TIRTATAMA DIY maupun PDAM Tirta Sembada.

+--------------------------------------------------------------------------+

|          METRICS PERBANDINGAN TATA KELOLA AIR MINUM DESA                 |

+----------------------+-----------------------+---------------------------+

| Dimensi              | Pengelolaan Mandiri   | BUMKal Bersama            |

|                      | (KPSPAM Konvensional) | (Sinergi PDAB / Regional) |

+----------------------+-----------------------+---------------------------+

| Sumber Air Baku      | Sumur dangkal/Mata air| Sungai Progo (SPAM Bantar)|

|                      | lokal (Fluktuatif)    | (Kapasitas 400 L/s Stabil)|

| Kepastian Hukum      | SK Lurah / Paguyuban  | Perbadan Hukum Menkumham  |

| Jangkauan Layanan    | Limited (1-2 RT/RW)   | Lintas Kalurahan/Kapanewon|

| Standar Kualitas Air | Jarang diuji berkala  | Sesuai Permenkes          |

| Skalabilitas Usaha   | Sulit berkembang      | Tinggi (Penyertaan Modal) |

+----------------------+-----------------------+---------------------------+

Melalui BUMKalma, pengelolaan air tidak lagi dikerjakan secara 'amatir' oleh pengurus paguyuban yang berganti-ganti, melainkan dikelola oleh jajaran direksi profesional yang ditunjuk oleh kalurahan-kalurahan pemegang saham. BUMKalma ini nantinya dapat membeli air curah dari SPAM Regional Bantar milik PDAB Tirtatama DIY pada harga tertentu, kemudian mendistribusikan dan mengelolanya ke rumah-rumah warga dengan standar pelayanan yang terukur.

Akselerasi SPAM Regional Bantar: Mengurai Potensi 400 Liter Per Detik

Keberadaan SPAM Regional Bantar dengan kapasitas 400 liter per detik merupakan aset strategis yang luar biasa bagi DI Yogyakarta. Sejak pertama kali dioperasikan pada tahun 2017 oleh Balai PIALAM DIY hingga kini dikelola secara profesional oleh PDAB Tirtatama DIY, SPAM Bantar menyimbolkan kemampuan rekayasa teknis dalam mengamankan air baku permukaan.

Mengapa pemanfaatan air baku permukaan dari Sungai Progo ini menjadi begitu vital bagi Sleman?

Mengurangi Ketergantungan pada Air Tanah Dangkal dan Dalam:

Pengambilan air tanah secara masif di kawasan Sleman memicu kekhawatiran jangka panjang berupa penurunan muka air tanah dan pengeringan sumur warga. Mengalihkan konsumsi ke air permukaan (Sungai Progo) yang diolah melalui SPAM Bantar adalah langkah konkrit konservasi lingkungan.

Kepatuhan Terhadap Standar Kesehatan Minum:

Proses pengolahan air minum di SPAM Regional Bantar menerapkan teknologi pengolahan air modern yang menjamin parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi air sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan. Hal ini sangat berbeda dengan air sumur warga yang di beberapa tempat di Sleman mulai terkontaminasi oleh E. coli akibat jarak sumur yang terlalu dekat dengan septic tank, atau kandungan kapur yang tinggi di wilayah tertentu.

Kepastian Skala Pasokan (Volume):

Dengan debit terpasang 400 L/detik, secara teoritis SPAM Bantar mampu melayani puluhan ribu Sambungan Rumah (SR) baru. Jika 1 liter per detik dapat melayani sekitar 80 hingga 100 Kepala Keluarga (KK), maka kapasitas SPAM Bantar memiliki potensi jangkuan hingga 32.000 - 40.000 KK. Ini merupakan jumlah yang sangat signifikan untuk menutup gap cakupan pelayanan air minum di Sleman dan sekitarnya.

+-------------------------------------------------------------------------+

|        ALUR DISTRIBUSI AIR DARI PROGO HINGGA KE KERAN WARGA             |

+-------------------------------------------------------------------------+

| [Sungai Progo]                                                          |

|       │ (Intake & Pengolahan Modern)                                    |

|       ▼                                                                 |

| [SPAM Regional Bantar - Cap. 400 L/s] (PDAB Tirtatama DIY)              |

|       │ (Pipa Transmisi Air Curah / Off-taker)                          |

|       ▼                                                                 |

| [Reservoir / Titik Distribusi Utama Kalurahan]                          |

|       │ (Jaringan Pipa Distribusi Bersama)                              |

|       ▼                                                                 |

| [BUMKal Bersama / KPSPAM Kalurahan]                                     |

|       │ (Pipa Tersier & Meteran Air Rumah)                              |

|       ▼                                                                 |

| [Keran Air Minum Keluarga di Kalurahan]                                 |

+-------------------------------------------------------------------------+

FGD di Balkondes Sambirejo membedah secara mendalam tantangan integrasi ini. PDAB Tirtatama DIY bertindak sebagai penyedia air curah di tingkat hulu, sementara PDAM Sleman dan BUMKal/BUMKalma bertindak sebagai distributor di tingkat hilir. Sinergi ini memastikan tidak ada overlapping/tumpang tindih wilayah pelayanan, melainkan saling melengkapi (komplementer). Wilayah perkotaan yang padat dilayani oleh PDAM, sementara wilayah perdesaan dan kawasan pinggiran yang belum terjangkau PDAM dikonsolidasikan melalui BUMKal Bersama dengan pasokan air baku/curah dari PDAB.

Analisis Komprehensif Tantangan Tata Kelola Air di Sleman

Meski visi besar sinergi ini begitu menjanjikan, FGD tersebut secara kritis juga membedah berbagai kendala nyata di lapangan. Mengubah ide kerja sama menjadi kenyataan operasional memerlukan pembenahan di empat dimensi utama:

                  +-----------------------------------+

                  |   EMPAT PIJAKAN TANTANGAN TATA    |

                  |     KELOLA AIR DI KALURAHAN       |

                  +-----------------------------------+

                                    |

     +-----------------+------------+------------+-----------------+

     |                 |                         |                 |

     v                 v                         v                 v

+------------+  +--------------+          +------------+    +---------------+

| TANTANGAN  |  |  TANTANGAN   |          | TANTANGAN  |    |   TANTANGAN   |

|   TEKNIS   |  | FINANSIAL    |          | KELEMBAGAAN|    | SOSIO-KULTUR  |

+------------+  +--------------+          +------------+    +---------------+

 (Infrastruktur  (Investasi Awal           (Sertifikasi,     (Perubahan Wawasan

  & NRW/Kebocoran)& Tarif Air)             Kapasitas SDM)    Air Gratis->Jasa)

1. Tantangan Teknis dan Infrastruktur

Pembangunan jaringan perpipaan membutuhkan investasi modal (capital expenditure) yang tidak sedikit. Jalur perpipaan melintasi medan geografi Sleman yang bervariasi—dari lereng curam hingga kawasan padat pemukiman. Selain itu, masalah Non-Revenue Water (NRW) atau tingkat kebocoran air akibat pipa tua atau penyambungan liar menjadi ancaman efisiensi yang harus dihitung dengan cermat oleh BUMKal.

2. Tantangan Finansial dan Skema Pembiayaan

Kalurahan tidak bisa hanya mengandalkan Dana Desa yang porsinya terbatas dan harus dibagi untuk sektor lain seperti stunting, infrastruktur jalan, dan BLT. Oleh karena itu, diperlukan formulasi Pembiayaan Campuran (Blended Finance). Skema ini memadukan Penyertaan Modal Kalurahan, Alokasi APBD Kabupaten Sleman, Fasilitasi Dana Keistimewaan (Dana Eis) DIY untuk kawasan cagar budaya/perbukitan, serta investasi BUMD/Private.

3. Tantangan Kelembagaan dan Kapasitas SDM

Sebagian besar pengelola air minum di tingkat desa adalah tokoh masyarakat yang bekerja secara sukarela tanpa latar belakang teknik penyehatan atau manajemen keuangan yang memadai. Transformasi menuju BUMKalma memerlukan pelatihan masif terkait tata kelola keuangan, standard operating procedures (SOP) perawatan jaringan, pencatatan meteran digital, serta pelayanan pelanggan.

4. Tantangan Sosio-Kultural

Di banyak kawasan perdesaan, air masih dianggap sebagai barang publik murni (pure public goods) yang disediakan oleh alam secara gratis. Mengubah pola pikir masyarakat untuk bersedia membayar Iuran Pemeliharaan Air atau tarif air bersih membutuhkan pendekatan edukatif dan diplomasi budaya yang halus. Masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa yang dibayar bukanlah airnya sebagai ciptaan Tuhan, melainkan biaya pengolahan, penyulingan, pompa listrik, dan perawatan perpipaan yang membawa air tersebut sampai ke dalam rumah mereka.

Sintesis Diskusi dan Peta Jalan Kerja Sama Pasca-FGD

Sebagai penutup perhelatan FGD di Balkondes Sambirejo pada 28 Juli 2026, lahir serangkaian kesepakatan dan peta jalan strategis (roadmap) yang dirumuskan oleh seluruh peserta dari 59 institusi. Peta jalan ini menjadi pilar komitmen bersama untuk mewujudkan kedaulatan air di Kabupaten Sleman:

+--------------------------------------------------------------------------+

|          PETA JALAN (ROADMAP) KERJASAMA AIR KALURAHAN SLEMAN             |

+--------------------------------------------------------------------------+

| TAAP 1: PEMETAAN DAN INVENTARISASI (Agustus - Oktober 2026)               |

| - Identifikasi kawasan rawan air & ketersediaan infrastruktur jaringan   |

| - Pemetaan titik off-taker SPAM Bantar oleh PDAB & Dinas PMK             |

+--------------------------------------------------------------------------+

| TAHAP 2: FORMULASI REGULASI DAN KONSOLIDASI (November - Desember 2026)   |

| - Penyusunan draft Peraturan Bersama Lurah (Permalur)                    |

| - Inisiasi pendirian BUMKal Bersama untuk kluster wilayah prioritas      |

+--------------------------------------------------------------------------+

| TAHAP 3: PILOT PROJECT & PENYERTAAN MODAL (Januari - Juni 2027)          |

| - Peluncuran proyek percontohan kerjasama kalurahan di Kapanewon         |

|   Prambanan dan sekitarnya                                               |

| - Integrasi sambungan pipa SPAM Bantar ke reservoir BUMKalma             |

+--------------------------------------------------------------------------+

| TAHAP 4: EVALUASI DAN REPLIKASI SKALA KABUPATEN (Mulai Juli 2027)        |

| - Evaluasi tingkat kebocoran, kepuasan warga, dan efisiensi tarif        |

| - Replikasi skema BUMKalma ke seluruh Kapanewon di Kabupaten Sleman      |

+--------------------------------------------------------------------------+

Melalui peta jalan ini, FGD Kerjasama Kalurahan Kabupaten Sleman tidak berhenti sebagai wacana di atas kertas cetak. Acara ini menjadi pemicu (catalyst) gerakan sistematis yang mempertemukan kekuatan finansial dan teknologi BUMD (PDAB Tirtatama DIY) dengan legitimasi sosial dan kewenangan hukum pemerintah desa (Kalurahan).

Di bawah naungan langit Prambanan dan disaksikan oleh megahnya Tebing Breksi, para Lurah, Panewu, pejabat dinas, dan pendamping desa memancangkan komitmen bersama. Air yang mengalir dari Sungai Progo melalui SPAM Bantar bukan lagi sekadar aliran molekul kimia H 

2

​

 O, melainkan aliran kesejahteraan, keadilan sosial, dan simbol persatuan antar-kalurahan di Bumi Sembada.

Ketika kolaborasi ini berjalan dengan konsisten, Sleman tidak hanya akan menjadi teladan dalam pengelolaan otonomi desa, tetapi juga pembawa obor kedaulatan air perdesaan di Indonesia. Dari Balkondes Sambirejo, sebuah babak baru tata kelola air bersih telah resmi dimulai.

Margorejo Menuju Kemandirian: Sinergi Infrastruktur, BUMKal, dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pembangunan desa pada era saat ini tidak lagi hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari sejauh mana infrastruktur tersebut mampu menjadi penggerak ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan kemandirian desa yang berkelanjutan. Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tengah menapaki arah pembangunan tersebut melalui perencanaan pembangunan Embung Lojajar Kalurahan Margorejo yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam proses mewujudkan rencana tersebut, pendampingan kepada Pemerintah Kalurahan Margorejo menjadi bagian penting agar seluruh tahapan perencanaan berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan adalah koordinasi penyusunan Detailed Engineering Design (DED) Embung Lojajar bersama Pusat Pengembangan Kawasan Perdesaan (PUKP) Kabupaten Sleman yang diharapkan satu minggu ke depan sudah selesai.   Ulu ulu Kalurahan Margorejo, Faisal Indrawan menegaskan bahwa saat ini, koordinasi tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali sebagai bentuk keseriusan seluruh pihak dalam menyusun perencanaan yang matang, komprehensif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, selanjutnya Beliau juga menyampaikan  “……bila kelengkapan data sudah siap Insya Allah, tahun 2027 pelaksanaan kegiatan ini akan direalisasikan…..” lanjutnya, bahwa koordinasi terus dilakukan dengan Lurah dan Carik serta semua pihak yang terkait termasuk dengan Pendamping Desa.

Embung Lojajar direncanakan dibangun di atas Tanah Kas Desa yang berada di Padukuhan Lojajar Kalurahan Margorejo Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Adapun Embung Lojajar diusulkan dengan anggaran Rp4,7 miliar dan luas genangan mencapai 7.867 meter persegi. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi yang sangat strategis untuk dikembangkan menjadi kawasan terpadu yang tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air, tetapi juga menjadi kawasan ekonomi produktif. Dengan luas lahan yang memadai, pengembangan kawasan dapat mengakomodasi berbagai aktivitas yang saling terintegrasi, mulai dari sektor pertanian, perikanan, wisata edukasi, perdagangan hasil pertanian, hingga pemberdayaan usaha mikro masyarakat. Konsep pembangunan embung ini mengusung paradigma baru bahwa infrastruktur desa harus mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat. Embung tidak sekadar menjadi tempat penampungan air untuk mendukung irigasi pertanian, tetapi juga dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi Kalurahan Margorejo. Keberadaan embung diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian, memperkuat ketahanan pangan masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha baru yang dapat meningkatkan pendapatan warga.

Ketahanan pangan menjadi salah satu tujuan utama dari pembangunan ini. Ketersediaan sumber air yang lebih baik akan membantu petani menjaga kontinuitas produksi pertanian sepanjang tahun, terutama pada musim kemarau. Dengan demikian, risiko gagal panen dapat ditekan, produktivitas meningkat, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi secara lebih mandiri. Selain itu, kawasan embung juga berpotensi dikembangkan sebagai sentra budidaya perikanan air tawar, hortikultura, serta kawasan edukasi pertanian yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Lebih jauh lagi, pembangunan Embung Lojajar dirancang sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi lokal. Kawasan ini nantinya diharapkan mampu menjadi ruang berkembangnya pelaku UMKM, pemasaran produk pertanian, kegiatan wisata berbasis alam, hingga penyelenggaraan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tetapi juga menyentuh berbagai lapisan masyarakat melalui terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya aktivitas ekonomi desa. Keberhasilan konsep tersebut sangat bergantung pada tata kelola kelembagaan yang profesional. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan Embung Margorejo direncanakan akan diserahkan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) Semar Margorejo. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kalurahan untuk menjadikan BUMKal sebagai motor penggerak ekonomi desa sekaligus pengelola aset kalurahan yang produktif. Melalui manajemen yang profesional, transparan, dan akuntabel, BUMKal diharapkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi kawasan sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan ekonomi desa, dan ketahanan pangan merupakan fondasi penting dalam mewujudkan desa mandiri. Embung Margorejo menjadi contoh bahwa pembangunan fisik akan memiliki nilai yang jauh lebih besar ketika dirancang sebagai bagian dari sistem pembangunan ekonomi yang terintegrasi. Kolaborasi antara Pemerintah Kalurahan, PUKP Kabupaten Sleman, Pendamping Desa, BUMKal Semar Margorejo, serta masyarakat menjadi modal sosial yang sangat berharga dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Peran pendampingan selama proses koordinasi juga memiliki arti strategis. Pendampingan tidak hanya memastikan bahwa proses perencanaan berjalan sesuai regulasi, tetapi juga menjadi ruang untuk menyelaraskan berbagai kepentingan, mengidentifikasi potensi dan tantangan, serta memastikan bahwa hasil perencanaan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Tiga kali koordinasi yang telah dilaksanakan menjadi bukti adanya komitmen bersama untuk menghasilkan dokumen DED yang berkualitas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada tahap berikutnya.

 Pada akhirnya, Embung Lojajar Kalurahan Margorejo bukan sekadar proyek pembangunan infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang bagi masa depan Kalurahan Margorejo. Dengan memanfaatkan aset Tanah Kas Kalurahan secara produktif, memperkuat peran BUMKal Semar Margorejo sebagai pengelola kawasan, serta menjadikan ketahanan pangan sebagai pilar utama pembangunan, Kalurahan Margorejo sedang membangun fondasi menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Semangat kolaborasi yang telah terbangun diharapkan mampu menjadi contoh bahwa desa dapat tumbuh sebagai pusat pembangunan berbasis potensi lokal, sehingga mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera, tangguh, dan mandiri.

"Rencana pembangunan embung ini sudah kita usulkan sejak November 2025, kami sudah mengajukan proposal ke pusat (Balai Besar), nantinya kita namai Embung Margorejo," ( Lurah Margorejo)"

Narasumber : Ulu ulu Kalurahan Margorejo

MUSYAWARAH KALURAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KALURAHAN MERDIKOREJO TAHUN ANGGARAN 2027

Musyawarah Kalurahan (Muskal) RKP Kalurahan merupakan tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan di tingkat desa/kalurahan. Pada tahun 2026 ini, Kalurahan Merdikorejo menyelenggarakan Muskal RKP Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2027 sebagai wujud komitmen partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pembangunan wilayah.

Dalam sambutannya, Ketua BPKal Kalurahan Merdikorejo menegaskan bahwa forum musyawarah ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan wadah yang dipayungi hukum bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan usulan prioritas secara transparan dan demokratis

Pelaksanaan Muskal RKP Kalurahan Tahun 2027 ini didasarkan pada regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta perubahannya.

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

4. Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati (Perbup) terkait mengenai tata cara perencanaan pembangunan partisipatif di Kalurahan.

Kegiatan ini menghadirkan para pakar dan pemangku kepentingan guna memberikan arah kebijakan yang selaras dengan program kabupaten dan provinsi:

• Agung Dwi Maryoto, SH, M.Si (Sekretaris Dinas PMK): Menekankan pentingnya sinkronisasi program Kalurahan dengan visi pembangunan daerah. Beliau mendorong agar RKP Kalurahan 2027 lebih fokus pada optimalisasi potensi lokal dan efektivitas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

• Haris Sugiarto, SIP (Anggota DPD DI Yogyakarta): Menyoroti pentingnya penguatan kelembagaan kalurahan dan sinergi antarwilayah. Beliau menekankan bahwa pembangunan harus inklusif dan mampu menyentuh sektor-sektor strategis yang menunjang kesejahteraan masyarakat DIY secara luas.

• Drs. Rasyid Ratnadi Sosiawan, M.Si (Panewu Tempel): Menekankan pada kedisiplinan administratif dan tepat waktu dalam tahapan penyusunan RKP Kalurahan. Beliau berpesan agar usulan masyarakat benar-benar berbasis pada data riil di lapangan.

• Agus Prasetyo, A.Md. (Lurah Merdikorejo): Menyampaikan komitmen pemerintah kalurahan untuk menampung seluruh aspirasi yang masuk dan memprioritaskannya berdasarkan urgensi serta keterbatasan anggaran, demi kemajuan Merdikorejo di tahun 2027.

Musyawarah berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, yang mencerminkan semangat inklusivitas, yaitu:

• Unsur Pemerintah Kalurahan dan BPKal.

• Babinkamtibmas dan Babinsa (sebagai pengawal keamanan dan ketertiban).

• Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK).

• Perwakilan perempuan.

• Perwakilan kelompok Difabel (sebagai bentuk pemenuhan hak aksesibilitas).

• Pengurus BUMDes.

• KDMP (Koperasi Desa Merah Putih).

      Musyawarah Kalurahan RKP 2027 di Kalurahan Merdikorejo telah berhasil menjaring berbagai usulan konstruktif. Kehadiran berbagai elemen masyarakat menjadi bukti bahwa proses perencanaan pembangunan di Merdikorejo telah berjalan sesuai dengan prinsip partisipatif, transparan, dan akuntabel. Hasil musyawarah ini selanjutnya akan menjadi acuan utama dalam penyusunan RKP Kalurahan untuk Tahun Anggaran 2027.

Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Margorejo Tahun 2027: Menyatukan Langkah Mewujudkan Pembangunan yang Selaras dan Berkelanjutan

     Pemba ngunan desa merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembangunan manusia, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan seluruh potensi yang dimiliki desa. Oleh karena itu, setiap tahapan perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel agar mampu menghasilkan kebijakan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai wujud komitmen tersebut, pada tanggal 26 Juni 2026, Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman melaksanakan Musyawarah Kalurahan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan Margorejo Tahun 2027. Kegiatan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan desa yang bertujuan menyusun prioritas program dan kegiatan tahun anggaran 2027 melalui proses musyawarah yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Musyawarah Kalurahan dihadiri oleh Anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Haris Sugiharta, S.IP., Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman, Yohanes Purnama Kristiawan, M.I.P., Panewu Tempel Rasyid Ratnadi Sosiawan, M.Si. beserta Kepala Jawatan Praja Sri Lestari, S.IP., Lurah Margorejo Abdul Aziz Muh. Ridwan, S.H. beserta seluruh Pamong Kalurahan, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Pendamping Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKK), serta tokoh masyarakat. Kehadiran berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Kalurahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.

     Agenda utama dalam Musyawarah Kalurahan kali ini adalah pencermatan ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan, dengan tujuan memastikan tercapainya keselarasan antara rencana program Pemerintah Kalurahan, RPJM Kalurahan yang masih berlaku, serta Pagu Indikatif Kalurahan yang menjadi acuan penyusunan RKP Tahun 2027. Pencermatan ulang ini menjadi langkah strategis agar seluruh program yang direncanakan tetap berada pada koridor visi dan misi pembangunan Kalurahan sekaligus menyesuaikan dengan dinamika kebijakan pemerintah dan kemampuan keuangan desa.

Melalui forum musyawarah tersebut, peserta melakukan evaluasi terhadap capaian pembangunan yang telah dilaksanakan, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat yang masih perlu diprioritaskan, serta menyusun arah pembangunan yang realistis dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, ketahanan pangan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, hingga penguatan tata kelola pemerintahan Kalurahan.

Pelaksanaan Musyawarah Kalurahan ini memiliki landasan hukum yang kuat sebagai bentuk implementasi sistem perencanaan pembangunan desa secara nasional. Beberapa regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat melalui perencanaan pembangunan desa yang partisipatif.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa sebagai pedoman teknis pembangunan desa secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan.
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang menegaskan pentingnya pembangunan desa berbasis kebutuhan masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.

Ketiga regulasi tersebut menjadi fondasi dalam memastikan bahwa proses penyusunan RKP Kalurahan dilaksanakan secara demokratis melalui musyawarah, melibatkan seluruh unsur masyarakat, dan menghasilkan dokumen perencanaan yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah maupun nasional.

Dalam sambutan dan diskusi yang berkembang selama kegiatan, seluruh narasumber juga menekankan pentingnya menjaga sinergi antara Pemerintah Kalurahan, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah DIY, DPRD, Pendamping Desa, serta seluruh elemen masyarakat agar pembangunan tetap berjalan secara optimal meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk adanya penyesuaian kebijakan fiskal pemerintah yang berdampak pada pengurangan alokasi Dana Desa.

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bersama. Namun, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan semangat membangun. Justru di tengah keterbatasan inilah diperlukan inovasi, gotong royong, swadaya masyarakat, pemanfaatan potensi lokal, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar setiap program pembangunan tetap memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

      Musyawarah Kalurahan bukan sekadar forum penyusunan dokumen perencanaan, melainkan ruang bersama untuk menyatukan gagasan, aspirasi, dan komitmen dalam mewujudkan Kalurahan Margorejo yang semakin maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten, serta dukungan seluruh elemen masyarakat, cita-cita pembangunan Kalurahan yang berkelanjutan akan semakin mudah diwujudkan.

Mari kita jadikan keterbatasan sebagai pemantik kreativitas, bukan penghalang kemajuan. Dana boleh berkurang, tetapi semangat gotong royong tidak boleh surut. Mari bergandengan tangan, memperkuat kebersamaan, memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki, dan terus berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Bersama masyarakat, pemerintah kalurahan, lembaga kemasyarakatan, dan seluruh pemangku kepentingan, kita wujudkan Margorejo yang semakin maju, mandiri, dan sejahtera. Karena pembangunan desa yang sesungguhnya tidak hanya dibangun oleh anggaran, tetapi dibangun oleh tekad, persatuan, dan semangat seluruh warganya.

Menguatkan Peran Kader: Peningkatan Kapasitas KPM dalam Menekan Angka Stunting di Kapanewon Tempel

Kapanewon Tempel, 25 Juni 2026

Dalam upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat dan bebas *stunting*, Pemerintah Kapanewon Tempel hari ini menggelar kegiatan "Peningkatan Kapasitas Kader Pembangunan Manusia (KPM)". Acara yang berlangsung di ruang rapat lantai 2 Kantor Kapanewon Tempel ini menjadi momentum penting bagi para kader untuk memperkuat komitmen dan keterampilan teknis mereka di lapangan.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Jawatan Sosial Kapanewon Tempel, Bpk. Aris Wibawa, S.Ant Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa peran KPM adalah ujung tombak dalam pendataan dan pencegahan *stunting* di tingkat kalurahan. Sinergi antara pemerintah kapanewon dan para kader di lapangan menjadi kunci utama dalam memantau pertumbuhan anak-anak kita agar mendapatkan intervensi yang tepat dan cepat.

Digitalisasi Data: Menguasai Aplikasi eHDW

Salah satu agenda utama dalam pertemuan ini adalah pendalaman materi mengenai aplikasi eHDW (e-human Development Worker). Aplikasi ini merupakan instrumen digital yang sangat krusial dalam mencatat, memantau, dan melaporkan perkembangan layanan konvergensi pencegahan *stunting* di tingkat desa.

Hadir sebagai narasumber, Bpk. Sigit Praptono, ST, selaku Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) Kabupaten Sleman yang juga menjabat sebagai *Person In Charge* (PIC) Penanganan Stunting di Kabupaten Sleman, memberikan arahan teknis yang komprehensif.

Dalam paparannya, Bpk. Sigit menjelaskan dua fokus utama:

 1. Cara Baca Data yang Presisi: Para KPM diajak untuk lebih teliti dalam membaca notifikasi dan data *dashboard* di aplikasi eHDW. Pemahaman yang benar terhadap data ini memungkinkan kader untuk mengetahui secara akurat keluarga mana yang memerlukan intervensi segera.

 2. Analisis Capaian Progres: Diskusi berlangsung interaktif mengenai progres pemantauan di aplikasi. Bpk. Sigit mengulas kendala-kendala yang sering dihadapi kader saat penginputan data dan bagaimana menerjemahkan capaian progres tersebut menjadi langkah nyata di masyarakat.

Harapan untuk Masa Depan

Seluruh KPM yang hadir tampak antusias dalam mengikuti setiap sesi. Dengan penguasaan aplikasi eHDW yang lebih baik, diharapkan kualitas data yang dihasilkan akan semakin akurat. Data yang berkualitas adalah fondasi utama bagi pemerintah desa dan kapanewon dalam mengambil kebijakan terkait program prioritas penanganan *stunting*.

Kegiatan ini membuktikan bahwa dedikasi KPM di Kapanewon Tempel tidak hanya sebatas pendataan, tetapi merupakan upaya nyata dalam membangun generasi masa depan yang lebih sehat dan berdaya. Semoga dengan bekal kapasitas yang meningkat hari ini, langkah para kader dalam mendampingi masyarakat akan semakin mantap dan berdampak positif bagi wilayah kita tercinta.

Semangat untuk seluruh KPM Kapanewon Tempel...! Mari terus berkarya untuk keluarga Indonesia yang lebih sehat.

 " KPM, Stunting, Kapanewon Tempel, eHDW, Pemberdayaan Masyarakat."

Mengukir Ketahanan Pangan: Transformasi BUMKal SEMAR Margorejo Melalui Agribisnis Kelengkeng

 

  Ketahanan pangan desa bukan sekadar memastikan ketersediaan komoditas pokok di atas meja makan, melainkan sebuah ekosistem ekonomi yang berdaya tahan dan berkelanjutan. Di Kalurahan Margorejo, Kapanewon Tempel, Kabupaten Sleman, Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) SEMAR telah menerjemahkan visi tersebut ke dalam langkah konkret melalui pengelolaan 540 pohon kelengkeng. Inisiatif ini merupakan perwujudan nyata dari optimalisasi Dana Desa yang diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi lokal sejak tahun 2025.

Landasan Regulasi dan Tata Kelola Dana Desa

Realisasi program ini berpijak pada fondasi hukum yang kuat guna memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Kepmendesa PDT Nomor 3 Tahun 2025. Regulasi ini mewajibkan desa untuk mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total Dana Desa untuk program ketahanan pangan, yang salah satunya dapat disalurkan melalui penyertaan modal kepada BUMKal untuk kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dan hewani. Ketentuan ini diperkuat dengan  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024, yang kemudian diperbarui melalui PMK Nomor 81 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan sebesar paling sedikit 20% dari total pagu Dana Desa yang mengatur mekanisme penyertaan modal desa.

Penyertaan modal ke dalam BUMKal SEMAR untuk program ketahanan pangan ini dilakukan melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif dalam Musyawarah Kalurahan. Dana tersebut tidak sekadar menjadi stimulus keuangan, tetapi diubah menjadi aset produktif berupa perkebunan kelengkeng yang memiliki nilai jangka panjang bagi kemandirian desa.

Strategi Ketahanan Pangan: Integrasi dan Diversifikasi

BUMKal SEMAR tidak memandang perkebunan kelengkeng sebagai proyek tunggal, melainkan sebagai pusat agribisnis yang terintegrasi. Terdapat dua pilar utama dalam strategi pelaksanaan ini:

1. Penguatan Ekonomi dan Edukasi: 540 pohon kelengkeng tersebut diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru. Selain hasil panen buah yang memiliki nilai pasar tinggi, area perkebunan ini difungsikan sebagai sarana edukasi pertanian. Masyarakat Kalurahan Margorejo dilibatkan langsung dalam perawatan, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan keterampilan yang meningkatkan kapasitas sumber daya manusia desa.

2. Optimalisasi Lahan dengan Tumpang Sari: BUMKal SEMAR menunjukkan kecerdasan manajerial dalam mengelola lahan. Dengan menerapkan sistem tumpang sari—seperti penanaman kacang madu di sela-sela pohon kelengkeng—mereka berhasil meminimalisir risiko kegagalan panen dan memaksimalkan output lahan. Sistem ini menciptakan arus kas (cash flow) yang lebih cepat bagi BUMKal, karena panen kacang madu dapat dilakukan sebelum pohon kelengkeng memasuki masa produktif maksimal.

Menuju Keberlanjutan

    Sejak 2025 hingga saat ini, langkah BUMKal SEMAR di Margorejo merupakan model bagaimana Dana Desa dapat dikelola secara transformatif. Ketahanan pangan tidak lagi bersifat konsumtif, melainkan produktif. Dengan mengombinasikan modal fisik (lahan dan bibit), modal manusia (pelibatan warga), dan modal kebijakan (kepatuhan regulasi), BUMKal SEMAR telah menciptakan "tabungan ekonomi" bagi warga Margorejo.

Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa ketika tata kelola yang baik bertemu dengan kreativitas agribisnis, desa tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga mampu berdiri tegak sebagai entitas ekonomi yang berdaya saing di tingkat daerah. BUMKal SEMAR kini bukan sekadar pengelola unit usaha, melainkan jantung dari ketahanan dan kesejahteraan masyarakat Margorejo.

Sinergi Partisipatif: Menjalin Aspirasi Masyarakat dalam Penyusunan RKP Kalurahan Merdikorejo 2027

         Pembangunan desa yang berkelanjutan dan tepat sasaran tidak dapat dilepaskan dari partisipasi aktif masyarakat. Sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan warga, Pemerintah Kalurahan Merdikorejo berkomitmen untuk memastikan bahwa arah pembangunan tahun 2027 benar-benar mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan. Wujud komitmen ini tercermin dalam kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang diinisiasi oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) Merdikorejo pada pertengahan Juni 2026.

Dasar Hukum Pelaksanaan

Kegiatan penjaringan aspirasi ini merupakan tahapan krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kalurahan yang berlandaskan pada regulasi nasional dan daerah, yakni:

• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Menegaskan bahwa masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa: Mengatur tata cara penyusunan RKP Desa secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.

• Peraturan Daerah (Perda) Sleman Nomor 5 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025-2029.terkait Tata Cara Perencanaan Pembangunan Desa menjadi pedoman teknis pelaksanaan musyawarah di tingkat kalurahan guna menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan kebutuhan lokal.

Pelaksanaan dan Kolaborasi Multipihak

Kegiatan penjaringan aspirasi berlangsung di Aula Kalurahan Merdikorejo selama tiga hari, yakni 13 Juni, 14 Juni, dan 17 Juni 2026. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka yang mempertemukan berbagai elemen pemangku kepentingan untuk merumuskan prioritas pembangunan.

Kehadiran Panewu Tempel beserta Kepala Jawatan Projo Kapanewon Tempel memberikan arahan strategis agar aspirasi masyarakat selaras dengan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten. Lurah beserta seluruh Pamong Kalurahan Merdikorejo turut aktif mendampingi jalannya diskusi, memastikan setiap usulan terdokumentasi dengan baik. Keamanan dan kondusivitas selama proses diskusi terjaga berkat dukungan penuh dari BabinKamtibmas dan Babinsa, sementara Pendamping Desa memberikan bimbingan teknis agar usulan yang disusun memenuhi kaidah perencanaan yang benar.

Inti dari musyawarah ini terletak pada kehadiran perwakilan masyarakat dari seluruh padukuhan di Kalurahan Merdikorejo, yaitu Soka Martani, Soka Binangun, Soka Tegal, Soka Wetan, dan Bening. Perwakilan RT/RW yang hadir merupakan ujung tombak yang membawa suara dan harapan dari warga di tingkat akar rumput.

Makna dan Harapan

Melalui forum ini, BPKal Merdikorejo berhasil menciptakan ruang komunikasi yang sehat. Berbagai usulan, mulai dari pembangunan infrastruktur fisik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan kualitas pelayanan sosial, didiskusikan secara mendalam.

Pelaksanaan kegiatan ini bukan sekadar pemenuhan agenda administratif tahunan. Lebih dari itu, ini adalah bentuk pengejawantahan demokrasi desa yang substansial. Dengan melibatkan warga sejak tahap perencanaan (RKP 2027), diharapkan setiap program yang nantinya dituangkan dalam APBKal akan memiliki tingkat kebermanfaatan yang tinggi, minim konflik, dan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat di wilayah Merdikorejo.

Sinergi yang tercipta antara jajaran Kapanewon, Pemerintah Kalurahan, BPKal, dan masyarakat dalam forum ini menjadi modal sosial yang kuat. Ke depan, langkah ini diharapkan mampu mewujudkan Kalurahan Merdikorejo yang lebih mandiri, maju, dan sejahtera bagi seluruh warganya.

Mengingat pentingnya proses perencanaan ini, langkah apa yang direncanakan oleh BPKal Merdikorejo untuk memastikan hasil penjaringan aspirasi tersebut benar-benar terakomodasi dalam dokumen final RKP Kalurahan 2027?